JAKARTA, KOMPAS.com - Ada kabar buruk bagi Anda yang berniat membangun rumah. Pasalnya, Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) mengusulkan adanya pengenaan PPN atas pembangunan rumah.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, prinsip pengenaan PPN atas kegiatan membangun rumah sendiri akan dikenakan pada kegiatan pembangunan rumah tertentu. “Kalau cuma rumah yang kecil-kecil, yah, tidak dikenai,” ujar Darmin, Jumat (3/7). Ide yang muncul mengatakan, PPN dikenakan untuk pembangunan rumah pribadi bernilai Rp 1 miliar atau di atas Rp 1,5 miliar.

Sebenarnya, dalam UU 17/2000 tentang UU PPN dan PPnBM, pemerintah telah mengenakan PPN atas kegiatan membangun rumah sendiri. Nah dalam revisi UU 17 itulah pemerintah ingin memberlakukan kembali kebijakan itu.

Tetapi dalam prakteknya, aparat pajak tidak pernah mengurusi orang yang membangun rumah dengan batasan alias nilai tertentu.

Anggota Komisi Keuangan DPR Andi Rahmat mengatakan, usul pemerintah tersebut belum disetujui oleh DPR. "Alasannya terlalu rumit dari segi penerapan dan itu akan memberatkan masyarakat di daerah dalam membangun rumah," kata dia.

Andi menilai, pengenaan PPN tersebut akan kontraproduktif terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, pemerintah sudah mengenakan PPN untuk bahan bangunan seperti kayu dan semen.

Menurut dia, pengenaan PPN tidak dibatasi karena sifatnya tidak diskriminatif, misalnya hanya berlaku untuk rumah di Jakarta saja. "Pembangunan rumah di Papua atau luar Jawa lainnya itukan lebih mahal di banding bangun rumah di Jakarta atau Pulau Jawa lainnya," sambungnya. (Martina Prianti/Kontan)